Aksara Jepang: Hiragana dan Katakana

Jepang atau Negeri Bunga Sakura memiliki 4 jenis tulisan, yaitu Hiragana, Katakana, Romaji, dan Kanji.

Huruf Hiragana digunakan dalam penulisan yang kata atau kalimatnya berasal dari bahasa Jepang asli, contohnya "Shiro", kata tersebut dituliskan menggunakan Huruf Hiragana.

Huruf Katakana digunakan dalam penulisan yang kata atau kalimatnya berasal dari bukan bahasa Jepang atau bahasa asing, contohnya "Milk", kata tersebut dituliskan menggunakan Huruf Katakana.

Huruf Romaji adalah huruf latin terjemahan dari huruf Hiragana maupun huruf Katakana tadi, contohnya pada kata " わたし" yang menggunakan huruf Hiragana, maka Romajinya adalah "Watashi"

Begini lebih mudahnya

Hiragana = わたし         Romaji = Watashi

                                 Romaji adalah bacaan dari huruf Jepangnya

Sedangkan Huruf Kanji, adalah huruf yang digunakan di Jepang juga, tetapi lebih rumit dan lebih banyak dari Huruf Hiragana maupun Huruf Katakana. Menurutku sih gitu -_-

Itulah sekilas mengenai huruf atau aksara yang digunakan di Jepang, setidaknya itu yang aku pelajari waktu SMA. Hehe

Namun disini, saya akan memberikan huruf-huruf Hiragana dan Katakana saja, karena seperti yang saya katakan tadi, huruf Kanji jumlahnya banyak banget, hahaha

Huruf Hiragana

Huruf Katakana

Semoga bermanfaat postingan tentang Hiragana dan Katakana di atas.

Silahkan tuliskan komentarnya apabila ada koreksi maupun tambahannya.

Terimakasih :)

Read More

Contoh Pidato Perpisahan dan Kelulusan

Halo agan" semua,, 

Malam minggu gak ada kerjaan, temen-temen lagi pacaran, aku yang statusnya "masih sendiri" mending ng-blog aja :v

Oh iya, malam ini saya akan memposting sebuah tugas waktu masih SMA dulu, yaitu tentang Pidato Perpisahan dan Kelulusan.

Tentu kalian semua sudah tak asing lagi dengan yang namanya "Pidato". Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum, yang bertujuan untuk menyampaikan pikiran atau pendapatnya kepada orang lain.

Barangkali ada yang ingin membuat sebuah pidato dan ingin mencari contoh maupun gambaran tentang wujud dari pidato tersebut, di postingan ini saya akan berikan contohnya.

Oke, langsung saja ini dia Contoh Pidato Perpisahan dan Kelulusan dan semoga bermanfaat

PIDATO PERPISAHAN DAN KELULUSAN

Yang terhormat, Bapak Kepala SMAN 1 NEGARA, Bapak/Ibu Guru, serta staf tata usaha yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai.

Selamat Pagi

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama pada hari ini dalam rangka hari perpisahan sekaligus hari perayaan kelulusan siswa Kelas XII.

Hadirin yang berbahagia, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah tiga tahun kami belajar dan menimba ilmu, serta begitu banyak pelajaran dan pengetahuan yang kami dapatkan di sekolah ini.

Hadirin sekalian, akhirnya hari kelulusan itupun tiba. Setelah tiga tahun kami belajar di sekolah ini, saya selaku perwakilan dari Kelas XII mengucapkan terima kasih untuk guru-guru kami tercinta. Semoga semua pelajaran dan nasehat yang kami dapatkan akan selalu kami ingat.

Kami juga menyampaikan permintaan maaf atas semua kesalahan yang pernah kami perbuat selama bersekolah di sini. Kenanglah kami semua sebagai siswa-siswi yang pernah Bapak dan Ibu ajar.

Untuk Teman-Teman, semua peristiwa yang kita alami di sekolah ini, senang, sedih, dan bahagia akan selalu mengingatkan kita pada sekolah tercinta ini. Setelah lulus, hendaknya kita selalu rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Akhir kata, saya sebagai perwakilan teman-teman Kelas XII ingin mengucapkan selamat tinggal pada sekolah kami tercinta. Kami akan selalu mengingat sekolah ini. Sekian dari kami Terima kasih.

Akhir kata, saya mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung perasaanhadirin sekalian. Tiada kata yang paling tepat selain ucapan terimakasih ataskesediaan hadirin untuk menghadiri acara ini.

Selamat Pagi

Itu tadi Contoh Pidato Perpisahan dan Kelulusan yang pernah saya buat waktu SMA. Apabila ada koreksi maupun tambahan, silahkan tuliskan di komentar.

Terimakasih :)

Read More

Sekilas Tentang ASP: Akuntansi Sektor Publik

Tau kah kamu apa itu Akuntansi Sektor Publik ?

    Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengeluaran dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya.

    Jadi, Akuntansi Sektor Publik digunakan pada lembaga-lembaga yang tujuannya untuk melayani kepentingan umum seperti lembaga pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), yayasan, rumah sakit, lembaga pendidikan (universitas atau perguruan tinggi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan sebagainya.

Ciri-Ciri Lembaga Sektor Publik:

• Dijalankan tidak untuk mencari laba
• Dimiliki secara kolektif
• Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan
• Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi di dasarkan pada konsensus

Persamaan dengan Entitas Lain:

• Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya, keduanya saling berinteraksi dan saling membutuhkan
• Keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas
• Keduanya memiliki pola manajemen keuangan yang sama
• Dalam beberapa hal, keduanya mempuanyai output produk yang sama, misalnya transportasi umum

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta:

Tujuan Organisasi

• Sektor Publik, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, bersifat nirlaba
• Sektor Swasta, bertujuan untuk kesejahteraan pemegang saham, bersifat laba

Sumber Pendanaan

• Sektor Publik, sumbangan atau donasi
• Sektor Swasta, hasil operasi perusahaan

Peraturan Perundangan

• Sektor Publik, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Sektor Swasta, memiliki aktivitas yang dilakukan/produk apa yang akan dibuat berdasarkan untung/rugi

Komponen yang mempengaruhi Sektor Publik

• Faktor Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, dan cadangan devisa.
• Faktor Politik: Hubungan negara dan masyarakat, ideologi negara, elit politik dan masyarakat, kelembagaan, dan jaringan internasional.
• Faktor Kultural: Keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya; sistem nilai masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, dan tingkat pendidikan.
• Faktor Demografi: Pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.

Lalu, apa tujuan dari adanya Akuntansi Sektor Publik ?

Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk:

• Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operas dana alokasi sumber daya yang digunakan organisasi.
• Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan sumber daya wewenangnya.

Begitulah beberapa hal mengenai Akuntansi Sektor Publik, semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Apabila ada tambahan atau koreksi mengenai materi di atas, mohon anda tuliskan di komentar :)

Terimakasih ;)

Read More

Accounting Adventure

     Banyak yang bilang kalau masa SMA itu adalah masa yang paling indah. Hahaha, tentu saja aku mengerti kenapa mereka beranggapan begitu, karena di masa SMA banyak orang yang menikmati masa-masa mudanya dengan indah, seperti jatuh cinta dengan lawan jenis misalnya.

     Tidak seperti diriku, masa kuliahku jauh lebih menyenangkan daripada masa-masa SMA ku, walaupun sebenarnya aku juga merasakan indahnya jatuh cinta pada waktu itu, namun itu semua tidak dapat menggantikan kebahagiaanku di masa kuliahku ini.

     Ya, salah satu yang membuatku bahagia pada masa kuliah ini adalah AA atau Accounting Adventure. Accounting Adventure berawal dari beberapa orang yang “suka jalan-jalan”. Entah kapan terbentuknya akupun juga gak tau :v

     Mungkin sejarahnya berawal dari saat aku masih semester 1. Suatu hari di sore hari, tiba-tiba saja teman-temanku (Dio, Fathur, dan Natak) datang ke kosku dan mengajak aku jalan-jalan. Sebenarnya dulu aku itu bukan orang yang suka keluyuran, namun karena diajak dan mereka udah rela ke kosku, ya aku ikut aja,, hehehe. Waktu itu tujuan kami ke Pantai Papuma, pantai yang indah dengan banyak batu-batu besar.

Di Pantai Papuma

     Beberapa minggu setelah ke Pantai Papuma, mereka bertiga (Dio, Fathur, dan Natak) mengajakku ke Tancak, air terjun kayaknya. Namun sesampainya disana, kami batal ke air terjunnya karena disana parkirannya gak ada yang jaga, takut motor kami ilang, akhirnya kami gak jadi kesana dan ngambil coklat di kebun orang :v

Gagal ke Tancak :v

     Kira-kira setelah UTS semester 2 “aku lupa”, temanku si Iqbal, Fathur, Natak, Andik, dan Rozy pergi ke Gunung Bromo. Sangat disayangkan karena teman kami yang bernama Dio tidak bisa ikut karena ada kesibukan.

 Menggila di Bromo

     Waktu demi waktu berlalu, aku dan teman-teman pergi ke Pantai Papuma lagi, kali ini jumlah orang yang ikut bertambah, yaitu aku, Dio, Iqbal, Rozy, Nauval, dan Syiva.

Mungkin sejak saat itu, aku yang awalnya males keluyuran sedikit-demi sedikit menjadi suka keluyuran. Ketularan mereka mungkin :v

Ke Papuma Lagi

     Lagi-lagi karena “waktu demi waktu berlalu”, saat semester 5 aku dan teman-temanku pergi berwisata ke Gunung Ijen, yang ikut pun jauh lebih banyak, tidak hanya teman seangkatan yang ikut, namun beberapa adik angkatan juga ikut yaitu Angga, Cici, dan Prambayu.

Prambayu, Angga, dan Cici

     Beberapa waktu setelah itu, kami berkunjung ke Banyuwangi, kabupaten paling timur di Pulau Jawa. Di Banyuwangi, kami berkunjung ke berbagai tempat menarik disana, yaitu Pantai Plengkung di Alas Purwo dan Kalibendo, kami juga berkunjung ke rumah teman kami yaitu Khusnul, Shella, dan Denok.

Nama Accounting Adventure sendiri terbentuk setelah acara ke Banyuwangi tersebut. Mungkin saat itulah Accounting Adventure terbentuk, gitu sih kayaknya, aku lupa sih :v

     Selain tempat-tempat di atas, masih ada beberapa tempat lagi yang kami (Accounting Adventure) kunjungi, seperti Pantai Nanggelan Jember dan Gedung Kosong dekat Unmuh Jember yang akan aku ceritakan di lain waktu.

Maaf ya kalau tulisanku agak berantakan, masih belajar nulis nih :D

Read More

Membuat Surat Permohonon Ujian Susulan (FE UJ)

Sekedar info untuk teman-teman yang bingung tentang cara membuat Surat Permohonan Ujian Susulan, khususnya bagi mahasiswa FE UJ (Universitas Jember).

Berikut saya beri format pembuatannya,, :)

SURAT PERMOHONAN UJIAN SUSULAN

Hal : Ujian Susulan Ujian Tengah Semester (UTS) semester 2

Yth. Pembantu Dekan 1

Fakultas Ekonomi UNEJ

Jember

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama          :         NAMA LENGKAP

NIM            :        NOMOR INDUK MAHASISWA

Jurusan/PS :         JURUSAN/PROGRAM STUDI

Mengajukan permohonan ujian susulan mata kuliah NAMA MATA KULIAH.

Dosen pengampu mata kuliah NAMA DOSEN. karena sakit.

Dengan bukti terlampir (Foto Copy Keterangan Dokter, PRS, dan KTM).

Demikian permohonan saya, atas perhatiaannya disampaikan terimakasih



Semoga dapat bermanfaat,, untuk lebih jelasnya,, silahkan bertanya ke bagian akademik ;)

Read More

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK

I. UMUM

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.
Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.
Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.
Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik.
Sampai saat terbentuknya Undang-Undang ini, di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik.
Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705). Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik.
Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik, dengan tujuan untuk:
1. melindungi kepentingan publik;
2. mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan;
3. memelihara integritas profesi Akuntan Publik;
4. meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; dan
5. melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.
Undang-Undang ini mengatur antara lain:
1. lingkup jasa Akuntan Publik;
2. perizinan Akuntan Publik dan KAP;
3. hak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAP;
4. kerja sama antar-Kantor Akuntan Publik (OAI) dan kerja sama antara KAP dan Kantor Akuntan Publik  Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA);
5. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
6. Komite Profesi Akuntan Publik;
7. pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;
8. sanksi administratif; dan
9. ketentuan pidana.
Undang-Undang ini mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh Akuntan Publik, yaitu jasa asurans yang hanya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi Akuntan Publik, juga diatur mengenai kedaluwarsa tuntutan pidana dan gugatan kepada Akuntan Publik.
Di samping mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur KAP yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesional. Hal yang mendasar mengenai pengaturan KAP antara lain mengenai perizinan KAP dan bentuk usaha KAP. Salah satu persyaratan izin usaha KAP adalah memiliki rancangan sistem pengendalian mutu sehingga dapat menjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai dengan SPAP. Sementara itu, pengaturan mengenai bentuk usaha KAP dimaksudkan agar sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yaitu independensi dan tanggung jawab profesional Akuntan Publik terhadap hasil pekerjaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”jasa asurans” adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jasa audit atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya
dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif.
Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “jasa reviu atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jasa asurans lainnya” adalah perikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.

Pasal 4

Ayat (1) 

Cukup jelas.

Ayat (2) 

Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai jumlah tahun buku yang dapat diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP secara berturut-turut, jenis industri, perusahaan publik atau privat, dan sanksi administratif untuk menjaga independensi Akuntan Publik dan/atau KAP.

Pasal 5

Ayat (1) 

Izin yang dimaksud adalah izin untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik.

Ayat (2) 

Perpanjangan izin dilakukan secara administratif.

Ayat (3) 

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) 

Huruf a
Yang dimaksud dengan “sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah” adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh:
􀙛 Asosiasi Profesi Akuntan Publik; atau
􀙛 perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk
menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik. Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.
Huruf b
Pengalaman praktik dalam memberikan jasa asurans merupakan syarat utama, sedangkan pengalaman praktik dalam memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersifat pelengkap. Huruf c Domisili dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku, antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Tidak pernah dipidana dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Persyaratan dan tata cara perizinan mencakup antara lain ketentuan mengenai sertifikat tanda lulus pendidikan profesi Akuntan Publik yang sah dan pengalaman praktik di bidang audit atas informasi keuangan historis dan audit lainnya, yang disusun setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian saling pengakuan” (mutual recognition agreement) adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain mengenai saling pengakuan kesetaraan profesi Akuntan Publik.

Ayat (2) 

Cukup jelas.

Ayat (3) 

Cukup jelas.

Ayat (4) 

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) 

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pelatihan profesional berkelanjutan diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik atau lembaga/organisasi lain yang diakui pemerintah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) 

Cukup jelas.

Ayat (7) 

Cukup jelas.

Ayat (8) 

Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin mencakup antara lain tata cara perpanjangan izin bagi Akuntan Publik yang telah memiliki izin pada saat berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) 

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik” adalah bentuk usaha yang menunjukkan adanya independensi dan tanggung jawab yang melekat pada Akuntan Publik, contohnya Limited Liability Partnership dan Professional Limited Liability Company. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan mengacu pada ketentuan mengenai benturan kepentingan dalam Undang-Undang ini.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) 

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan mengacu pada ketentuan mengenai benturan kepentingan dalam Undang-Undang ini.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2) 

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja profesional asing” adalah tenaga kerja selain Rekan pada KAP
yang terkait dengan pemberian jasa, misalnya staf auditor dan tenaga ahli di bidang tertentu yang
berkaitan dengan pemberian jasa.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) 

Cukup jelas.

Ayat (2) 

Huruf a
Yang dimaksud dengan “mempunyai kantor” adalah memiliki atau menyewa kantor. Huruf b Cukup jelas. Huruf c
Tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi paling sedikit terdiri atas satu orang tenaga pemeriksa berpendidikan sarjana di bidang akuntansi dan satu orang berpendidikan diploma III (DIII) di bidang akuntansi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian mutu” adalah sistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam SPAP.
Huruf e
Maksud dan tujuan pendirian kantor yaitu memberikan jasa asurans dan jasa non-asurans.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3) 

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) 

Huruf a
KAP yang berbentuk usaha selain perseorangan, pengajuan permohonan pencabutan izin usaha
KAP harus dengan persetujuan seluruh Rekan pada KAP.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar tersebut telah mendapat keputusan dari pihak yang berwenang.

Ayat (2) 

Cukup jelas.

Ayat (3) 

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) 

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian cabang KAP berdasarkan persetujuan seluruh Rekan pada KAP. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Penentuan domisili tidak berkaitan dengan domisili hukum atau tempat kedudukan hukum.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1) Yang dimaksud dengan Akuntan Publik termasuk juga Akuntan Publik Asing yang telah memperoleh izin Akuntan Publik. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kertas kerja” adalah dokumen tertulis, dokumen elektronik, atau dokumen dalam bentuk lainnya yang menggambarkanproses dan hasil kerja Akuntan Publik. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 26
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah tanggung jawab perdata.
Pasal 27
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “mempunyai kantor” adalah memiliki atau menyewa kantor. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Penyampaian laporan keuangan ditujukan untuk digunakan Menteri dalam proses pembinaan dan pengawasan, bukan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan KAP. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan mencakup juga format pelaporan.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Yang termasuk dalam Pihak Terasosiasi antara lain adalah tenaga spesialis yang dikontrak oleh Akuntan Publik atau KAP. Contoh spesialis antara lain adalah aktuaris, penilai, ahli hukum, ahli lingkungan, dan ahli geologi.
Ayat (2) Pengawasan oleh Menteri Keuangan mencakup antara lain pemeriksaan kertas kerja dan permintaan keterangan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3 Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Huruf c Yang dimaksud dengan “telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain” adalah kondisi ketika Akuntan Publik lain tersebut telah menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “imbalan jasa bersyarat” adalah imbalan jasa yang ditetapkan yang nilai imbalan jasa dimaksud ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya berdasarkan jenis opini yang akan diberikan. Huruf i Yang dimaksud dengan “komisi” adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk memperoleh perikatan jasa. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama yang mencantumkan nama KAPA atau OAA. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Iklan dianggap tidak menyesatkan apabila hanya meliputi identitas Akuntan Publik dan/atau KAP, jenis jasa yang dapat disediakan, dan pengalaman Akuntan Publik dan/atau KAP. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “daftar orang tercela” adalah daftar yang memuat nama-nama orang yang dinyatakan tercela oleh otoritas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya oleh Menteri dan otoritas pasar modal.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Semua bidang jasa audit atas informasi keuangan historis yang diberikan Akuntan Publik melalui KAP harus tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan KAPA atau OAA. Huruf b Yang dimaksud dengan “metodologi” termasuk akses penggunaan segala hal yang terkait dengan hak intelektual dan hak cipta dari para pihak yang terlibat. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “kerja sama bersifat berkelanjutan” adalah kerja sama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) KAPA dan afiliasinya di berbagai negara dianggap sebagai satu KAPA.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saat KAP bekerja sama dengan KAPA dan pelanggaran tersebut baru ditemukan setelah KAPA sudah tidak bekerja sama lagi dengan KAP. Ayat (2) Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saat KAP bekerja sama dengan OAA dan pelanggaran tersebut baru ditemukan setelah OAA sudah tidak bekerja sama lagi dengan KAP.
Pasal 40
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kerja sama berkelanjutan” adalah kerja sama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat KAPA masih bekerja sama dengan KAP walaupun KAPA tidak bekerja sama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Huruf e Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan KAP lain” adalah untuk pencantuman nama KAPA. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat OAA masih bekerja sama dengan KAP walaupun OAA tidak bekerja sama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Huruf e Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan KAP lain” adalah kerja sama yang mencantumkan nama OAA. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai proses penyusunan dan penetapan SPAP serta
penentuan persyaratan peserta ujian profesi akuntan publik.

Pasal 45

Ayat (1)
Komite Profesi Akuntan Publik ini bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pembentukan oleh Menteri bersifat administratif. Komite Profesi Akuntan Publik dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas profesi dalam
pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ayat (2)
Yang mewakili unsur-unsur dalam Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan oleh setiap unsur atau lembaga. Huruf a
Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang mewakili asosiasi profesi akuntan adalah wakil dari asosiasi profesi akuntan yang bersifat nasional yang memiliki kriteria sebagai berikut:
a.
memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.
mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
c.
memiliki program pelatihan di bidang akuntansi; dan
d.
memiliki kode etik organisasi.
Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Perwakilan akademisi ditetapkan dari calon yang disepakati oleh perguruan tinggi dengan akreditasi “A” di bidang akuntansi. Huruf h Yang mewakili pengguna jasa akuntan publik adalah wakil dari Kamar Dagang dan Industri. Huruf i Cukup jelas. Huruf j
Huruf d
Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1) Ketua dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bersifat koordinasi, bukan struktural dan bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan tugas Komite Profesi Akuntan Publik. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Standar akuntansi mencakup standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi syariah. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri ditujukan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya aparat pengawasan intern pemerintah dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1) Huruf a Pihak Terasosiasi dapat menolak memberi keterangan apabila informasi yang terkait dengan pekerjaannya dilindungi oleh Undang-Undang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1) Sanksi administratif adalah sanksi atau hukuman atas pelanggaran ketentuan administratif. Apabila Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP berkeberatan atas sanksi yang dikenakan oleh
Menteri maka Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dapat mengajukan banding sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” antara lain adalah Menteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pihak yang bertanggung jawab” adalah yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5215

Read More